Penguatan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Menjalankan Fungsi Anggaran Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemda

Mustaking Hamzah
 pdf
ABSTRAK

Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) merupakan  lembaga perwakilan rakyat daerah dan mempunyai peranan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana salah satu tugasnya adalah menjalankan fungsi anggaran yang diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Ranperda tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi yang diajukan oleh Gubernur, yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Provinsi. Dalam melaksanakan fungsi anggaran terkadang tidak dapat dilaksanakan dengan optimal yang disebabkan karena banyak faktor penghambat yang berasal dari dalam maupun dari luar institusi DPRD Provinsi Sumatera Barat, sehingga perlu penguatan dalam menjalankan fungsi anggaran.

Tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui pelaksanaan penguatan fungsi anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan fungsi anggaran dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.

Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Pelaksanaan penguatan fungsi anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat dilakukan dengan cara:Pertama, menyampaikan saran dan pokok pikiran DPRD Provinsi kepada Kepala Daerah 5 (lima) bulan sebelum penetapan APBD, Kedua, substansi pokok-pokok pikiran DPRD adalah dari hasil penyerapan aspirasi dan  usulan masyarakat pada saat anggota DPRD melakukan reses dan kunjungan keja daerah berkala di daerah pemilihan masing-masing, Ketiga, peningkatan kapasitas anggota DPRD memulai bimbingan teknis, Keempat, melakukan pembahasan bersama mengenai KUA dan PPAS. 2. Hambahatan yang ditemukan ada 2 (dua), yaitu: Pertama, hambatan internal: (1) sering terjadi perbedaan antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengenai skala prioritas yang diprogramkan dengan program APBD, (2) masih kurangnya informasi bagi anggota DPRD yang akan dijadikan sebagai dasar penyusunan anggaran, (3), SDM anggota DPRD yang relatif masih rendah, (4) kurangnya partisipasi anggota DPRD dalam pembahasan anggaran, (5) keterbatasan waktu anggota DPRD mempelajari dokumen. Kedua, hambatan eksternal: (1) PEMDA belum taat aturan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (2), Kurang tepatnya penyusnan anggaran belanja daerah, (3) penyerahan dokumen anggaran dari SKPD yang terlambat, (4) adanya transisi pemerintahan karena pemilihan kepala daerah. Upaya mengatasi hambatan: (1) peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dengan hasil usulan MUSRENBANG setiap masa anggaran yang diusulkan, (2) membuat matrik kegiatan tahunan, (3) peningkatan ketaatan PEMDA terhadap peraturan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (4) peningkatan peranserta anggota DPRD dalam pembahasan APBD, (5) pembentukan peraturan perundang-undangan yang jelas mengenai penjadwalan pembahasan APBD, (6) mengikuti BIMTEK bagi seluruh anggota DPRD mengenai anggaran, (7) setiap fraksi di DPRD mewajibkan anggotanya untuk mempelajari RKA tiap SKPD sebelum melakukan pembahasan.

 

Kata Kunci: penguatan dewan perwakilan rakyat, fungsi anggaran, UU no. 23 tahun 2014

 

 

 

Bibliography

 Budiarjo Meriam, 2007. Dasar-dasar ilmu politik. PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.

Kartiwa, A., 2006. Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan “good governance”. Pusat Informasi Proses Legislasi Indonesia.

Moleong, Lexy, J. 2004. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosda Karya. Bandung.

Riswandha Imawan, 2000. Reformasi Politik dan Demokratisasi Bangsa. Dalam Selo Soemardjan, Menuju Tata Indonesia Baru. Jakarta: Gramedia. Hlm 265-267.

Saragih Bintan, 1993. Lembaga Perwakilan dan Pemilu. Bina Aksara.

Sumber Lainnya

UU No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.2008, Fokusmedia. Bandung,

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD (MD3)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Media Duta, Jakarta

Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permendagri Nomor 58 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *